Pemkab Gresik Bakal Borong 40 Mobdin Anyar
Padahal, hal tersebut meluaki masyarakat dan menunjukkan rendahnya sense of cricis and sense of critis dari eksekutif sekaligus menjustifikasi rezim feodalis dan jauh dari keberpihakan kesejahteraan masyarakat menuju Gresik lebih baik.
Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik, Nanang Setyawan melalui kabag Humas , Agus Setya Prambudi, Selasa (03/09) berdalih borong 40 mobdin baru untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
Mobdin yang akan diborong masing-masing, 6 unit jenis Kijang Inova, 4 unit mobil mewah Toyoto Pajero, 2 unit double Cabin, 6 unit Isuzu Panther Patroli dan 22 unit jenis MPV.
Modin baru dibagi yakni jenis Toyota Pajero diperuntukkan untuk Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) untuk mengganti mobil yang lama. Sedangkan kendaraan jenis Kijang Inova dipakai dipakai oleh 2 SKPD baru yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Sebab, dua SKPD tersebut peningkatan status yang mulanya hanya sebagai Kanror menjadi Badan. Dengan demikian kepala SKPDnya naik eselon yang dulunya eselon IIIA menjadi eselon IIB.
Selebihnya yang 2 unit dipakai untuk Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) plus dan 2 unit yang lain dipakai untuk kendaraan operasional apabila ada tamu Pemerintah (VIP).
Kendaraan double Cabin dipakai untuk operasional Pol PP untuk peningkatan pelayanan pengawasan galian C dan satunya dipakai untuk pelayanan survey pembangunan jalan oleh Bagian Pembangunan.
Sedangkan 22 mobil jenis MPV dipakai untuk beberapa keperluan operasional dinas. Mulai kendaraan operasional dari berbagai SKPD. Mulai dari pelayanan penanganan bencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial Masyarakat, Kependudukan, Pertanian, Perencanaan serta 6 diantaranya dipakai operasional Ketertiban di wilayah perbatasan.
Sebelumnya, FIPKB DPRD Gresik dalam pemanddangan umum (PUY fraksi tentang Ranperda tentang P-APBD Gresik Tahun 2013 dengan tegas mengambil sikap bahwa pengadaan mobil dinas harus dilakukan secara selektif.
"Jika mobil dinas itu untuk keperluan pejabat agar dibatalkan. Sedangkan untuk pembelian mobil ambulans, pemadam kebakaran dan angkutan untuk kebersihan harus tetap dilaksanakan,"ujar sekretaris F-PKB, Muhadjir..
Kenyataannya, jawaban dari eksekutif sangat mengagetkan. Sebab, anggaran borong mobdin baru berbeda dengan oengadaan PMK ataupuin ambulans.(sho)
