Aktifis Turn Jalan Tuntut KPK Audit. Investigasi
GRESIK-Puluhan aktifis dari Pusat Demokrasi untuk Kemanusiaan (Pudak) melakukan unjukrasa di halaman gedung DPRD Gresik, Senin (16/6).
Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Kabupaten Gresik untuk mengusut dugaan kebocoran APBD Gresik Tahun 2013 sesuai dengan berbagai temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Ri.
"KPK harus turun ke Gresik untuk mengusut kebocoran anggaran APBD Gresik Tahun 2013 di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD,"teriak M. Ihya' Ulumuddin dalam orasinya.
Dijelaskan Yayak-sapaan akrab M. Ihya' Ulumuddin, selama tahun 2013, Bendahara Umum Daerah (BUD) menempatkan kas sebesar Rp$ 450 miliar sebagai deposito jangka waktu 1 bulam dengan sistem perpanjangan otomatis.
Deposito tersebut terdiri dari deposito pada Bank Jatim, BNI 46, Bank Syariah Mandiri Kediri, BTN dan BRI Gresik.
"Kenapa kok ada Bank Syariah Mandiri Kediri. Apa di Gresik tak ada bank syariah,"tandasnya.
Selain itu terdapat pengenaan pajak atas jasa giro dan bunga deposito Pemkab Gresik. Seperti rekening khusus valuta asing milik Dinas Perhubungan Pemkab Gresik dikenakan pajak US 378,07 oleh Bank Jatim. Kemudian bunga deposito BTN sebesar Rp. 71.452.054,- dan BRI Gresuj Rp. 80.219.196!-.
"Fakta itu menunjukkan Bupati melanggar UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1987 tentang pajak penghasilan. Pada pasal 3 ayat 3 huruf b,. Selainitu melanggar PP No. 58 tahun 2005 serta Permendagru No. 13 tahun 2006. Karena melanggar ketentuan, naka dikategorikan tindak pidana korupsi,"ulasnya.
Begiru juga pengelolaan pendapatan restribusi sewa perairan dan sewa lahan hasil reklamasi dinilai penuh dengan manipulasi. Mulai ketidakjelasan atas kewenangan restribusi sewa lahan hasil reklamai maupun pungutan dari Dishib Gresik selama poses relamansi.
Pudak juga menuding 3 SKPD merugiakan keuangan negara sebesar Rp. 15 miliar di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan.
"Maka dari itu, kita menuntut DPRD Gresik merekomendsasi audit laporan keuangan Pemkab Grresik yang sifatnya investigatif oleh KPK,"ujarnya.
Namun, aksi aktifitis dengan teaterikal yang menghamburkan duit maninan tersebut tak mendapat respon dewan. Sebab, mereka tidak ditemui unsur pimpinan dewan dalam unjukrasa. Akhirnya, setelah puas berorasi, massa meninggalkan gedung dean,pungkasnya.(sho)
Powered by Telkomsel BlackBerry®