Terkuak, Disdik Gresik Slintutan Tentukan PPDGS
Fakta tersebut terungkap dalam hearing atau rapat dengar pendapat antara Pergunu Gresik, Disdik Gresik yang dihadiri langsung Kadisdik Gresik, Nadlif dan Kepala Kantor Kemenag Gresik, Dr.H. Haris Hasanuddin. M. Ag atas undangan Komisi D DPRD Gresik yang menindaklanjuti keluhan dari Pergunu Gresik.
"Kami mendapat keluhan dari Pergunu di kecanatan soal penentuan penerima PPDGS. Misalkan di Kecamatan Driyorejo. Sekolah YPM (Yayasan Pendidikan Ma'arif) yang muridnya banyak, hanya enam guru yang menerima PPDGS. Sebaliknya, sekolah yang muridnya lebih sedikit, guru yang menerima PPDG lebih banyak. Kalau memang mekanismenya PPDGS untuk 1 guru dengan minimal 30 siswa, kenapa banyak sekolah yang siswanya sedikit tetapi guru yang mendapatkan PPDGS lebih banyak,"ujar Ketua Pergunu Gresik, Sururi S.Ag, MM dengan nada tinggi dalam hearing akhir pekan ini.
Ditegaskannya, diskriminasi tersebut hampir merata di seluruh kecamatan di Gresik. Misalkan di kecamatan Wringinanom dimana SD Al-Muhajirin dan SD Muhammadiyah yang muridnya lebih sedikit mendapatkan jatah 7 guru penerima PPDGS. Termasuk yang terjadi di Kecamatan Dukun, Manyar maupun kecamatan Sangkapura dan Tambak di Pulau Bawean.
"Seperti di Kecamatan Manyar. Tidak semua guru di MI (madrasah ibtidaiyah) dan MTs (madrasah tsanawiyah) yang mendapatkan. Bahkan, di Pulau Bawean juga hampir merata,"tukasnya.
Namun, Kadisdik Gresik, Nadlif menyalahkan badan anggaran (Banggar) DPRD Gresik yang tidak menyetujui usulan anggaran sebesar Rp. 20 milyar pada APBD Gresik Tahun 2014 yang diajukan Disdik Gresik untuk dana penunjang PPDGS. Sebab, alokasi bantuan PPDGS dari APBD Propinsi Jatim cenderung menurun.
"Andai kata usulan saya awal di Badan Anggaran kalau bisa dipenuhi Rp. 20 milyar, semua bisa mendapatkan.Dari APBD Propinsi Jatim hanya sebesara Rp. 9.450 milyar. Selisihnya sebesar Rp. 1, 9 milyar diback up APBD Gresik tahun 2014. Jadi, Dana yng kita bagi Rp. 11,376 milyar,"ujarnya.
Kabid PLS Disdik Gresik, Achmad Shobiron yang mendampingi Nadlif juga menjelaskan, bahwa, dalam mengalokasikan PPDGS, pihaknya melibatkan Kemenag, UPT hingga KKMI.
"Sampai saat ini, banyak data yang salah. Kalau diukur rencana semula 30 siswa untuk 1 guru, dananya tak ngamputi (mencukupi-red). Anggaran dari APBD Propinsi turun lagi dibanding tahun 2013 sebesar Rp. 13 milyar,"jelasnya.
Alhasil, kata Shobiron, terjadi pengurangan 40 persen dari usulan semula. Dan menurut DPPKAD sudah tak bisa diotak-atik.
"Sesuai Juklak dari Propinsi, PPDGS diprioritaskan bagi guru madrasah diniyah (Madin),"ujarnya.
Tak pelak, Kepala Kemenag Gresik Dr.H. Haris Hasanuddin. M. Ag terperanjat dengan penjelasan tersebut. Sebab, Kantor Kemenag Gresik tidak pernah menandatangani tambahan guru penerima PPDGS yang di back up APBD Gresik Tahun 2014.
"Saya tidak pernah menandatangani usulan guru penerima PPDGS yang ada tambahan Rp. 1,9 milyar dari APBD Gresik. Saya hanya menandtangani yang berasal dari APBD Propinsi Jatim. Kemana dan dimananya (alokasinya) kami tidak tahu,"tegasnya.
Dr.H. Haris Hasanuddin. M. Ag semakin kaget karena juklak dan juknis dari Propinsi Jatin, bahwa, PPDGS diperuntukkan bagi guru di Madin. Kenyataannya, alokasi untuk guru madin di Kabupaten Gresik masih kurang, tetapi Disdik Gresik mengalokasikan untuk guru non Madin.(sho)
