Cair Telat, Bantuan PPDGS masih Disunat
Tak pelak, mereka wadhul ke Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Gresik yang meneruskan ke Komisi D DPRD Gresik.
"Kita banyak mendapat pengaduan dari guru adanya penyunatan BPPDGS yang dikoordinir melalui KKM. Pengaduan yang sudah masuk berasal dari Kecamatan Kedamean, Driyorejo maupun Bungah,"ujar Ketua Pergunu Gresik, H. Sururi S.Ag, MM dengan nada serius, Senin (02/12)
Adapun dalih penyunatan tersebut perinciannya yakni setiap penyelenggara madrsah diniyah (madin) dimintai uang sebesar Rp. 40i ribu dengan dalih untuk SPJ BOP. Selain itu, wajib didipotong sebesar, Rp. 100 ribu untuk SPJ BPPDGS dan sebesar Rp. 150 ribu untk monitoring. Yang lebih menyakitkan, penerima BPPDDGS dimintai sebesar Rp. 5 ribu untuk setiap santri.
"Lembaga madin saya Tharus membayar total potongan sampai Rp. 2.5 juta,"ujar salah satu pengelola madin di Kecamatan Bungah.
Sebenarnya BPPDGS untuk setiap guru mendapatkan sebesar Rp. 300.000,-perbulan selama 6 bulan atau semester. Kendati demikian, bantuan tersebut sangat diharapkan oleh guru.
Bahkan, terjadi gegeran karena kuotanya tidak jelas dan terjadi diskriminasi bagi guru-guru yang berlatar belakang NU. Sebab, indikator yang dijadikan acuan oleh tim dari Dispendik, Bappeda, Kemenang dan DPPKAD Gresik untuk menentukan guru atau lembaga yang mendapatkan tidak jelas.
Bahkan, permasalahan tersebut sudah ditangani Komisi D DPRD Gresik yang akhirnya mempertuangkan tambahan dalam APBD Gresik tahun 2013 untuk BPPDGS karena anggaran dari APBD Propinsi Jatim nilainya turun.
Ketua Komisi D, Chumaidi Ma'un yang mendapat laporan adanya potongan BPDGS tersebut berjanji akan menindaklanjutimya. Sebab, BPPDGS yang melakukan pencairan DPPKAD Gresik atas rekomendasi Bidang PLS Dinas Pendidikan Gresik.
"Guru madin dan swasta sangat kasihan. Pencairannnya BPPDGS sudah terlambat, masih disunat lagi,"tegasnya.(sho)
