Bagian Perlengkapan Dinilai Tebang Pilih Tarik Mobdin Forpimd a
Informasinya, Bagian Administrasi Perlengkapan Setkab Gresik hanya menarik 2 mobdin yang dipinjam pakaikan Kepala Kantor Kementrian Agama Gresik dan Ketua Pengadilan Agama (PAY.
Selanjutnya, 2 mobil Kijang Inova yang biasa dipakai ditarik dan diganti type yang sama tetapi keluaran tahun terbaru.
Lantas, mobdin tersebut diberikan sebagai mobdin operasional kepada Kepala Badan KB dan PP Gresik sebagai lembaga setara eselon II baru dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Gresik.
Namun, mobdin pinjam pakai Nisan Xtrail Ketua Pengadilan Negeri (PN), Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Komandan Kodim 0817 dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) tidak ditarik. Padahal, pemkab sudah memberikan mobdin baru jenis Toyota Fortuner warna putih seharga Rp. 480 juta.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Hamim Mubhan mengatakan,bahwa, Pemkab Gresik dapat dinilai melakukan tebang pilih. Seharusnya, semua mobdin lama ditarik dan diganti baru.
"Kalau tidak ditarik semua, namanya tebang pilih. Kenapa eksekutif melakukan itu," katanya dengan nada heran, Senin (02/12).
Anggota Banggar DPRD lainnya HM Syafi' AM juga kaget. Menurutnya, sudah tidak sesuai dengan kesepakatan pembahasan pada P-APBD 2013 untuk dana pembelian mobdin senilai Rp 9,4 milyar.
Sebab, Timang eksekutif berjanji menarik semua tanpa tebang pilih, karena diganti keluaran terbaru.
"Waktu mengajukan anggaran untuk pembelian mobdoin baru, semua ditarik diganti baru," tegasnya.
Termasuk,mobdin operasional Kepala Badan KB dan PP serta Kepala BPMD sudah dianggarkan untuk pembelian baru.
"Seharusnya kepala Badan KB dan PP serta Badan PMD dibelikan mobdin baru, bukan mobil bekas. Sudah dianggarkan itu,"tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Adm Perlengkapan Nanang Setiawan yang dikonfirmasi awak media mengatakan, bahwa, penarikan 2 mobdin Ketua PA dan Kepala Kemenag Gresik karena dialihkan fungsi untuk 2 pejabat eselon II yakni Kepala Badan KB dan PP serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan, alasannya tidak menarik mobdin lainnya karena mereka masuk di Forum Pimpinan Daerah (Forpimda).
"Untuk PA dan Kemenag bukan Forpimda tapi Forpimda Plus, makanya ditarik," tukasnya.(sho)
