Soroti Keperluan Jukir Rp. 4 M
"Seperti retribusi ijin gangguan dengan kenaikan yang cumaRp. 1 milyar dari target rencana dirasa kurang. Karena masih banyaknya perusahaan – perusahaan yang mengajukan ijin HO tetapi badan penanaman modal dan perijinan belum menyelesaikan administrasi yang di ajukan oleh perusahan – perusahaan yang mengajukan HO, sehingga pendapatan retribusi HO kurang maksimal,"ujar M. Dedi Setyawan yang membacakan Pendapat (PA) Fraksi HGB terkait Ranperda tentang APBD Gresik Tahun 2014, Jum'at (15/11) .
Selain itu, retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada draft rencana APBD 2014 tidak disebutkan target yang harus dicapai. Namun, pada pembahasan ditargetkan Rp. 500 juta.
"Kami Fraksi Hanura Gerindra Buruh menyarankan agar SKPD terkait betul – betul melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar pendapatan yang cuma 500 juta itu bisa lebih dimaksimalkan. Dan akhirnya bisa membantu pendapatan APBD 2014,"imbuhnya.
Termasuk bidang perhubungan mendapat sorotan karena target APBD tahun 2014 sebesar Rp.10 milyar mengalami kenaikan sebesar 11 mlyar.
"Dengan kenaikan Rp. 1 milyar itu, Kami Fraksi Hanura Gerindra Buruh masih dirasa kurang maksimal, untuk itu SKPD terkait agar bekerja lebih maksimal sehingga kenaikan pendapatan pada dinas perhubungan lebih signifikan karena masih banyak peluang yang masih perlu di gali,"tandasnya
Belanja pada Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, kata Dedi Setyawan, nilainya cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 4, 1 milyar yang rencananya digunakan untuk gaji juru parkir, pembelian rompi, pembelian peluit, pembuatan stiker, pengadaan rambu, dan sosialisasi parkir berlangganan.
"Dengan besarnya anggaran tersebut diatas, Kami Fraksi Hanura Gerindra Buruh menekankan agar SKPD terkait betul – betul menggunakan dana tersebut diatas sesuai kebutuhan dan akhirnya bisa menunjang kinerja para juru parkir, dan petugas lapangan lainnya sehingga bisa membantu pendapatan APBD Tahun Anggaran 2014,"paparnya.(sho)
