Mayoritas Fraksi Soroti Tunjangan Kades dan Perangkat
Seperti F-PAN yang menilai dari sisi hukum maupun tingkat kelayakan memang harus dilakukan sebagaimana diatur di PP nomor 72 tahun 2005 pasal 27 bahwa penghasilan tetap dan atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan upah minimum kabupaten.
"Karena itu F-PAN sepakat dengan rencana kenaikan tersebut. Dengan syarat pertama rencana kenaikan tersebut diikuti dengan kenaikan yang cukup untuk Belanja Urusan Pendidikan, urusan kesehatan, urusan pertanian, dan belanja modal minimal 30 % sebagaimana diamanatkan Permendagri nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014,"ujar Fakih Usman yang membacakan Pemandangan Unum (PU) F-PAN dalam rapat paripurna, Rabu (06/11).
Terhadap rencana Kenaikan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Ketua RW / RT FPAN berharap dilakukan perhitungan lagi yang lebih proporsional
"Secara umum FPAN perlu memperoleh penjelasan atas besarnya Belanja urusan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian baik pada kelompok Belanja Tak Langsung maupun pada kelompok Belanja Langsung dan, Belanja Modal,"imbuhnya.
Sorotan terkait Terkait dengan belanja tunjangan kades dan perangkat desa juga datang Fraksi Hanura Gerindra Buruh (HGB).
"Kami berharap agar pemerintah daerah dan pembahasan di komisi, berhati – hati dan sangat teliti dalam setiap komponen jabatan yang akan dinaikkan mulai dari tunjangan kepala desa sampai dengan RT/RW agar setidaknya bisa dirasionalisasikan berdasarkan atas landasan keadilan, specifikasi yang jelas dilandaskan pada kajian secara detail agar kenaikan tunjangan ini bisa dipertanggung jawabkan baik secara moril maupun materil kepada masyarakat umum,"ujar Nur Saidah yang membacakan PU dari F-HGB.
Karena kata Nur Saidah, penambahannya hampir mencapai angka Rp. 24 milyar.
Mayoritas fraksi lain juga menyoroti seperti F-PD yang dibacakan Akhwan dan lainnya.(sho)
