Usulan Bedah Rumah Ditemukan Tak Valid ?
Menurut sumber dilingkungan Pemkab Gresik mengatakan, bahwa, sebenarnya program bedah rumah belum terealisasi. Termasuk anggota dewan mendapat jatah untuk mengusulkan konstituennya mendapat perbaikan rumah.
"Sebanyak 35 program bedah rumah hasil usulan dari 11 anggota dewan, terpaksa ditolak gara-gara dianggap tak layak. Eksekutif melayangkan surat agar usulan itu segera direvisi," kata salah satu pejabat yang mewanti-wanti agar namanya tak ditulis, Jum'at (6/9).
Total, usulan dari para legislatir untuk program bedah rumah yang dinyatakan tak layak bernilai Rp 385 juta.
Penyebabnya ada beberapa faktor sehingga usulan bedah rumah itu ditolak. Yang paling banyak, ternyata rumah yang diusulkan para anggota dewan tidak masuk kriteria.
Seperti yang diusulkan para anggota dewan di wilayah perkotaan, ternyata rumah itu sudah bertembok atau berlantai.
Padahal, salah satu kriteria rumah bisa mendapat jatah bedah rumah adalah belum bertembok atau berlantai.
Selain itu, ditemukan usulan bedah rumah kepada sejumlah perangkat desa. Padahal, sesuai Juknis (petunjuk teknis), program itu tidak diperbolehkan bagi perangkat atau PNS.Ada juga temuan dugaan usulan fiktif.
Sejumlah usulan program bedah rumah para anggota dewan, disinyalir tak ada. Selain ditemukan alamatnya tidak jelas, juga ditemukan kasus tanah kosong memperoleh jatah bedah rumah.
Tak hanya itu, instansi pelaksana program bedah rumah juga mendapati sejumlah rumah yang mendapat jatah bantuan, diketahui sedang bersengketa atau status tanahnya belum hak milik.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim kepada awak media, Jum'at (6/9) mengakui ada sejumlah persoalan terkait dengan program bedah rumah usulan dewan. Salah satu penyebabnya akibat tidak validnya data usulan di lapangan. "Setelah dicek, ternyata faktanya seperti itu. Dan kami kira tidak ada masalah. Karena itu masih baru sebatas usulan," katanya.
Karena itu, jika ditemukan ada usulan yang dianggap tidak layak, maka Pemkab akan mengevaluasi atau mengganti. "Dan kami kira itu wajar. Bahkan, kami kira hal itu penting agar pelaksanaan program ini tepat sasaran," katanya.(sho)
