Tak Logis, Pengadaan Mobdin Baru Rp. 9,4 M
Pasalnya, pelayanan publik masih sangat jelek di era pemerintahan Sambari-Qosim (SQ) yang menginjak usia 3 tahun.
"Alasannya belum logis. Pelayanan publik optimal tidak harus dengan penyediaan mobil dinas baru,"ujar anggota dewan dari F-PKB, M. Nasir Cholil dengan ekpresi serius, Jum'at (6/9).
Menurutnya, pelayanan publik dapat optimal apabila birokrasi memiliki good will. Faktanya, pelayanan publik di Gresik masih amburadul.
"Saya melihat perilaku birokrasi di Gresik, cenderung minta dilayani. Bukan sebagai pelayan masyarakat,"tegasnya.
Justru Nasir Cholil mensinyalir ada semangat kebangkitan era orde baru (orba) di Gresik dimana birokrasi dimanjakan dengan berbagai fasilitas.
Sehingga, masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi pejabat di birokrasi tetapi mereka mengabaikan tugasnya dalam melayani masyarakat secara maksimal.
"Makanya, harus selektif dalam menyetujui pengadaan mobil dinas baru. Jangan asal disetujui saja,"timpalnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Gresik, Djumanto SE, MM menegaskan bahwa pengadaan mobdin baru ada aturannya. Disamping itu, tujuannya untuk optimalisasi pelayanan publik.
"Tapi, kita menyarankan pada eksekutif agar mobdin yang tak layak pakai dilakukan penghapusan aset agar tak membebani biaya pemeliharaan. Aturannya juga ada,"ujarnya.
Sedangkan Sekkab Ir. Moh Najib MM mengaku kalau pihaknya melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik tengah menginventaris mobdin yang tak layak pakai untuk dilakukan penghapusan aset.
"Kita masih mengonventarisir,"ujarnya singkat didampingi Kepala DPPKAD Gresik, H;Yetty Srisuparyati seusai rapat dengan Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim.(sho)
