Eksekutif Ancam Tarik Fasilitas Mobdin Dewan ?
Passalnya, muncul pro dan kontra dengan rekomendasi tersebut. Sebagian besar menolak pengadaan mobdin tersebut.
"Daripada untuk membeli mobdin, anggarannya lebih bermanfaat bagi rakyat kalau dialihkan untuk pertanian seperti program jaringan usaha tani (JUT) atupun pendidikan gratis. Saya banyak disambati petani. Tarik saja semua mobdin (Daihatsu) Terios yang dipinjamkan ke anggota dewan. Saya tidak masalah,"ujar Wakil Ketua Komisi B, Ir. Hj. Siti Muafiyah dengan nada sengit,Kamis (5/9).
Sikap Komisi A yang merekomendasi eksekutif borong mobdin di pos sekretariat daerah memang menjadi teka-teki pertimbangannya sehingga disetujui. Sebab, dewan dianggap tidak memiliki sense of crisis dengan menyetujui borong mobdin tersebut.
Konon, Komisi A dalam pembahasan P-APBD Gresik Tahun 2013 dengan SKPD terkait, memilih sikap setuju karena eksekutif menyandera dewan dalam bargaining of potition.
"Kalau dewan tidak menyetujui pengadaan mobdin senilai Rp. 9,4 milyar, maka 42 unit mobdin Daihatsu Terios yang dipinjamkan ke anggota dewan akan ditarik paksa oleh eksekutif untuk diserahkan ke SKPD sebagai mobil operasional. Sebab, tidak ada kewajiban bagi anggota dewan dipinjami mobil dinas. Kecuali mobil operasional untuk Ketua Komisi dan Pimpinan dewan,"ujar salah seorang anggota Komisi A yang minta namanya tidak ditulis.
Karena khawatir mobdin 42 anggota legislator di tarik oleh eksekutif, maka Komisi A terpaksa menyetujuinya dengan dibungkus optimalisasi pelayanan.
Namun, ketua Komisi A Djumanto SE, MM menegaskan bahwa mobdin baru ada aturannya. Disamping itu, tujuannya untuk optimalisasi pelayanan publik.
"Tapi, kita menyarankan pada eksekutif agar mobdin yang tak layak pakai dilakukan penghapusan aset agar tak membebani biaya pemeliharaan. Aturannya juga ada,"ujarnya.
Sedangkan Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim ketika dikonfirmasi terkait rekomendasi Komisi A yang menyetujui eksekutif borong mobdin baru menyatakan, bahwa, pihaknya belum menerima laporan hasil pembahasan antara Komisi A dengan SKPD terkait.
"Sikap saya pribadi, bukan selalu setuju, tetapi kalau pengadaan mobdin dalam konteks untuk pelayanan masyarakat, saya setuju. Tetapi tetap pada proporsinya yakni pelayanan masyarakat,"tegasnya.
Diakuinya, banyak mobil yang tak layak. Disamping itu, banyak pejabat yang belum ada mobil.
"Masalah mobdin Jangan sampai ada kecemburuan diantara pejabat. Dan harus diingat, mobdin sebagai sarana untuk pelayanan,"tandasnya.
Sementara itu, Ketua F-PKB Moh Syafi' AM menyatakan, bahwa, pihaknya mengajak para legislator untuk mempertimbangkan lebih matang dalam finalisasi P-APBD Gresik tajun 2013 antara Badan Anggaran (Banhggar) DPRD Gresik dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik sebelum meloloskan pengadaan mobdin tersebut.
"Akan kita kaji urgensinya. Tak harus langsung diloloskann"tegasnya.
Terkait rumor bargaining of potition dimana Pemkab Gresik akan menarik 42 mobdin Daihatsu Terois yang dipinjamkan ke para legislator, menurut Moh Syafi' AM hanya gertakan semata.
"Kalau ada ancaman itu, hanya dihembuskan okmun tak bertanggungjawab. Kita jangan mau dibohongi,"pungkasnya.(sho)
