Dewan Kaget Usulan Borong Mobdin Tak Detail
"Memang, pada KUA PPAS APBD Gresik 2013 hanya disebutkan ada kebijakan pengadaan mobil dinas. Tapi, tidak diperinci dalam RKA-nya,"ujar Ketua F-PKB DPRD Gresik, Moh Syafi' AM SH dengan nada serius, Rabu (04/09).
Diakuinya, F-PKB DPRD Gresik dalam pemandangan umum (PU) fraksi Ranperda tentang P-APBD Gresik Tahun 2013 dengan tegas mengambil sikap bahwa pengadaan mobil dinas harus dilakukan secara selektif.
"Jika mobil dinas itu untuk keperluan pejabat agar dibatalkan. Sedangkan untuk pembelian mobil ambulans, pemadam kebakaran dan angkutan untuk kebersihan harus tetap dilaksanakan. Ternyata, anggaran untuk mobil ambulans, PMK dan angkutan kebersihan menempel pada anggaran SKPD terkait. Jadi, ada beberapa pengadaan mobil. Yang di pos sekretariat daerah nilainya diusulkan naik menjadi Rp. 9,4 dari sebesar Rp. 2,4 milyar dan anggaran berbeda untuk pengadaan mobdin di SKPD terkait sendiri,"tuturnya.
Sedangkan rilis yang dilansir Pemkab Gresik menyebutkan, bahwa, mobdin yang akan diborong yakni 6 unit jenis Kijang Inova, 4 unit mobil mewah Mitsubshi Pajero, 2 unit double Cabin, 6 unit Isuzu Panther Patroli dan 22 unit jenis MPV.
Mitsubishi Pajero Pajero diperuntukkan untuk Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) untuk mengganti mobil yang lama. Sedangkan kendaraan jenis Kijang Inova dipakai dipakai oleh 2 SKPD baru yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Sebab, dua SKPD tersebut peningkatan status dari Kanror menjadi Badan. Sehingga kenaikan eselon dari IIIA menjadi eselon IIB.
Selebihnya yang 2 unit dipakai untuk Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) plus dan 2 unit yang lain dipakai untuk kendaraan operasional apabila ada tamu Pemerintah (VIP).
Kendaraan double cabin dipakai untuk operasional Pol PP untuk peningkatan pelayanan pengawasan galian C dan satunya dipakai untuk pelayanan survey pembangunan jalan oleh Bagian Pembangunan.
Sedangkan 22 mobil jenis MPV dipakai untuk beberapa keperluan operasional dinas. Mulai kendaraan operasional dari berbagai SKPD untuk pelayanan penanganan bencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial Masyarakat, Kependudukan, Pertanian, Perencanaan serta 6 mobdin dipakai operasional Ketertiban di wilayah perbatasan.
"Kalau untuk Forpimda, mestinya Mitsubishi Pajero ada 4 termasuk Kejaksaan dan Pengadilan. Kalau hanya 2 bukan untuk Forpimda," urainya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat (F-PD) Gresik, H. Samwil SH menyatakan partainya akan tetap megkritisi kebijakan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
"Kalau, kebijakannya Pemkab Gresik berpihak kepada rakyat untuk kesejahteraan, kita akan dukung penuh,"tegasnya.
Sikap DPC PD Gresik terkait usulan Pemkab Gresik borong mobdin yakni segera berkordinasi dengan anggotanya di parlemen.
"Apakah perlu meng-goal-kan anggaran tersebut ?. Kalau tidak perlu, tentu kami akan menolak. Tapi, kita akan koordinasi dengan anggota kita yang duduk dikursi legislatif,"pungkasnya. (sho)
