F-PKB Nilai P-APBD Gresik Tak Realistis
Misalnya, pajak reklame yang semula ditargetkan sebesar Rp. 2, 1 milyar 100 juta hanya diusulkan kenaikkan sebesar Rp. 1,75 milyar.
"Fraksi PKB menilai target itu belum realistis. Karena saat ini, kabupaten Gresik baik di kota maupun daerah sudah diserbu oleh para pemasang iklan. Karena lokasi strategis Gresik sebagai penyangga kota metropolitan Surabaya. Semakin maraknya iklan menjelang Pemilu 2014, menambah potensi pendapatan bagi pajak reklame ini. Sejumlah calon anggota legislatif, ternyata juga terpampang di papan reklame di berbagai sudut kota Gresik,"tukas Sekretaris F-PKB, A. Muhadjir yang membacakan pemandangan umum (PU) fraksi dalam rapat paripurna P-APBD Gresik Tahun 2013, Jum'at (30/08).
Termasuk, kata politisi dari Pulau Bawean tersebut, usulan kenaikan pajak mineral bukan logam dan batuan yang semula ditargetkan sebesar Rp. 350 juta menjadi sebesar Rp. 750 juta.
"Target ini sungguh memilukan, tidak sebanding dengan banyaknya lalu lalang kendaraan besar yang setiap hari berseliweran mengangkut obyek pajak ini, yang sering dikenal dengan Galian C. Ternyata kabupaten Gresik termasuk salah satu sumber tujuan pengambilan obyek pajak ini, yang kemudian dibawa keluar dari Kabupaten Gresik,"imbuhnya.
Belum lagi, kerusakan alam yang ditimbulkan tidak sebanding dengan pendapatan yang sangat kecil. Celakanya, sambung Muhadjir, Pemkab Gresik hanya membiarkan bahkan seakan menutup mata dengan kenyataan yang memprhatinkan tersebut.
"Alam menjadi rusak, hanya untuk mengejar pendapatan yang tidak begitu besar itu,"tukasnya.
F-PKB juga menyoroti aktifitas di Gunung Lengis Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas yang dibangun stadion olahraga. Dimana, ada aktifitas pemerataan lokasi yang berupa pegunungan.
"Tentu, ada galian C yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dikemanakan Galian C tersebut. Apakah tidak dijual. Jika diijual, lalu kemana hasil penjualannya,"semprot Muhadjir.
Pendapatan dari pajak restoran juga mendapat sorotan dari F-PKB karena usulan kenaikannya sangat minim. Semula ditargetkan Rp. 2, 3 milyar tetapi setelah perubahan APBD Gresik Tahun 2013 hanya naik menjadi Rp. 2, 454 milyar.
"Target ini mash jauh dari potensi pajak restoran, terutama pada obyek restoran yang semakin menjamur di kota Gresik. Kenaikan itu belumlah realistis dari potensi yang ada. Maka perlu ada koreksi dengan menyebutkan data potensi pajak dari obyek sejumlah restoran yang ada,"paparnya.
Belanja daerah yang penuh keganjilan juga disoroti oleh F-PKB yakni pengadaan pakaian dinas yang semula semula Rp. 1,8 milyar diusulkan naik menjadi Rp. 5,2 milyar.
"Pengadaan pakaian dinas untuk siapakah itu ?. Apa dasar hukumnya sehingga harus disediakan pada tahun ini dengan angaran yang cukup besar,"ujarnya dengan tanya.
Kontroversi di masyarakat terkait pengadaan kendaraan dinas operasional yang membengkak menjadi Rp. 9,4 milyar dari Rp. 2,4 milyar, F-PKB mendesak pengadaannya harus dilakukan secara selektif.
"Jika mobil dinas itu untuk keperluan pejabat, agar dibatalkan. Sedangkan untuk pembelian mobil ambulans, pemadam kebakaran dan angkutan untuk kebersihan harus tetap dilaksanakan,"ujarnya.(sho)
