Dewan Tolak Beli Mobdin, Eksekutif Cuek
Sebab, rapat paripurna, Sabtu (31/08) tentang jawabanBupati atas Pemandangan Umum (PU) Rraksi atas rancanganP-APBD Gresik Tahun 2013, tak ada jawaban yang memuaskan.
Tak pelak, jawaban eksekutif itu mendapat sorotan dari fraksi. Maklum, sebelumnya, sebagian besar fraksi di internal DPRD Gresik, sudah merekomendasikan agar rencana pembelian mobil itu dibatalkan.
Saat ini beredar kabar jika sejumlah pejabat eksekutif tengah berusaha melobi internal dewan agar tetap meloloskan rencana pengadaan mobdin itu, meski tidak keseluruhan.
Tak hanya lobi di tingkat komisi, sejumlah kalangan eksekutif juga berusaha 'mengelus' para petinggi Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar tidak menghapus total pengadaan mobdin.
"Jadi, semua kemungkinan masih bisa terjadi," kata salah satu anggota di internal dewan.
Sejumlah anggota di komisi A juga menyoroti pro-kontra pengadaan mobdin itu. Pasalnya, cukup banyak kejanggalan di balik rencana pengadaan bernilai Rp 9,4 miliar itu.
"Sebenarnya, kita cukup kecewa ketika Banggar menyerahkan lanjut tidaknya pengadaan mobdin kepada komisi A," kata anggota Komisi A, Suberi kepada awak media, Sabtu (31/08).
Meski komisi A merekomendasi agar mobdin dibatalkan, kata Suberi, Banggar dan tim anggaran Pemkab Gresik dalam finalisasi biasanya tetap melanjutkan dengan mengabaikan rekomendasi Komis A.
Pengadaan kendaraan dinas atau operasional, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 2,4 milyar menjadi Rp.9 ,4 Fraksi PKB dengan tegas menyampaikan sikap, bahwa pengadaan mobil dinas harus dilakukan secara selektif.
Jjika mobil dinas itu untuk keperluan pejabat agar dibatalkan. Sedangkan untuk pembelian mobil ambulans, pemadam kebakaran dan angkutan untuk kebersihan harus tetap dilaksanakan.
Ternyata, jawaban eksekutif pengadaan ambulans dilakukan sendiri dalam tambahan anggaran di Dinas Kesehatan. Dan sikap dari F-PKB maupun F-PD, tidak ada tanggapan sama sekali.
Sementara itu, pihak eksekutif berusaha menepis kabar tersebut. Mereka menjelaskan, dalam persoalan mobdin, sejak awal mereka sudah menyerahkan sepenuhnya kelanjutan pengadaan kendaraan bagi para pejabat itu kepada internal dewan. "Sebab, fungsi kami kan sebatas mengusulkan," kata kepala Bappeda Hermanto T Sianturi kerpada awak media
Hanya saja, Hermanto menjelaskan jika ada alasan lain yang membuat Pemkab mengalokasikan dana cukup besar untuk mobdin.
"Salah satunya adalah untuk kelanjutan penghapusan aset," katanya.
Dia mengatakan, sebenarnya, saat ini cukup banyak kendaraan dinas atau operasional di Pemkab yang sudah tak layak pakai dan harus dihapus dari daftar aset Pemkab.
"Penghapusan baru bisa dilakukan jika sudah ada kendaraan yang baru," dalihnya. (sho)
