Dewan Setujui Laporan Pansus LHP BPK

GRESIK- Kerja keras Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP- BPK) DPRD Gresik, patut mendapat apresiasi. Sebab, mereka hanya diberikan waktu yang sangat terbatas yakni 1 Minggu untuk  melakukan  pengkajian-pengkajian dengan melaksanakan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) di Jakarta dan rapat kerja dengan Tim Tindaklanjut LHP BPK dari Pemkab Gresik di Malang secara maraton, akhirnya laporan pansus LHP BPK tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012, dapat disajikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Gresik, Senin (17/06).

Dalam laporannya, Ketua Pansus LHP BKP RI DPRD Gresik, Uman SH  melaporkan secara sistimatis  dan  substansial.

“Setelah melakukan pembahasan secara teliti, cermat dan mendalam terutama materi secara substansial  , maka Panitia Khusus LHP- BPK  DPRD Kabupaten Gresik memberikan kesimpulan dan saran yakni pembahasan terhadap hasil temuan BPK dilaksanakan oleh Panitia Khusus dalam waktu 1 (satu) minggu , selanjutnya DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Pemerintah  Kabupaten Gresik atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan BPK,”ujarnya.

Dijelaskan Uman, agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan serta lebih teliti dan seksama, maka pembahasannya dilakukan secara bertahap dan konseptional terutama pengelompokan terutama materi  secara substansial.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan  Standart Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN ) dimana dalam pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemkab Gresik mempertimbangkan system pengendalian intern untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan , dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas system pengendalian intern,”urainya.

Dalam melaksanakan pemeriksaan , lanjut politisi dari PDIP tersebut, BPK menemukan kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan system pengendalian intern dan operasionalnya atas laporan Keuangan Pemkab Gresik.

“Temuan-temuan atas sistem pengendalian intern yakni mekanisme penyusunan laporan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai, penatausahaan persediaan pada semua  SKPD agar lebih tertib, pengelolaan pendapatan atas jasa kepelabuhanan agar lebih tertib, aset tetap fasum fasos belum seluruhnya disajikan di neraca dan pencatatan serta pengamanan atas aset tetap belum sepenuhnya tertib,”terangnya.

Dari permasalahan tersebut, kata Uman, maka BPK-RI memberikan saran atau rekomendasi kepada Bupati Gresik , agar memerintahkan seluruh Kepala SKPD supaya meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan pada masing-masing SKPD, memerintahkan kepada seluruh SKPD supaya menginstruksikan pengurus  barang SKPD untuk menatausahakan persediaan secara tertib dengan melaksanakan pembukuan persediaan secara rutin dan tertib, memerintahkan Pengelola pendapatan jasa kepelabuhanan untuk melakukan koordinasi dengan para agen yang tercatat masih memiliki hutang  jasa kepelabuhanan kepada pengelola jasa kepelabuhanan untuk mengetahui kebenaran piutang kepada agen tersebut, memerintahkan kepada Pengurus Aset  supaya melakukan penilaian atas seluruh aset fasus atau fasos yang telah diserahterimakan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Aset Daerah dan Neraca.

“Terkait dengan temuan-temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka Pansus LHP-BPK melaksanakan konsultasi ke Depdagri, dan mendapatkan penjelasan bahwa tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK sudah harus dilaksanakan oleh Bupati dalam kurun waktu 60 hari setelah laporan disampaikan. sebab setelah itu, hasil temuan-temuan tersebut  akan dimasukan dalam situs BPK yang dapat diakses oleh publik,” tuturnya

Pansus LHP BPK DPRD Gresik menyimpulkan, bahwa, laporan keuangan Pemkab Gresik telah memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan daerah. Terbukti, mendapatkan predikat atau opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Namun demikian, pengawasan perlu ditingkatkan. Sehingga dimasa mendatang, Pemkab Gresik mendapatkan predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”tandasnya.

Sedangkan rekomendasi dari Pansus LHP BKP DPRD Gresik yakni Pemkab Gresik segera melaksanakan rencana aksi  atau tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam kurun waktu 60  hari.

“Pemerintah Kabupaten Gresik segera melaporkan hasil pelaksanaan tindaklanjut hasil Pemeriksaan BPK tersebut kepada DPRD untuk dilakukan pengawasan-pengawasan sesuai dengan Permendagri Nomor 13  Tahun 2010,”pungkasnya.

Usai laporan hasil kerja Pansus LHP BPK dibacakan, Wakil Ketua DPRD Gresik Susiyanto yang memimpin rapat paripurna menawarkan kepada anggota dewan untuk dapat diterima atau butuh penyempurnaan atas kerja pansus tersebut. Alhasil, semua anggota dewan dapat menerima laporan kerja Pansus LHP BPK RI tentang   tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012. (sho)