GRESIK-Kinerja Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI) Gresik dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan perselisihan antara buruh dengan PT. Gloster Furniture.
Untuk itu, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (FSP KAHUTINDO) Gresik, melakukan aksi aksi blokir Jl. Dr Wahdidin Sudirohusodo, Rabu(23/10/)
Para buruh menuntun sepeda motornya menuju Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Gresik, membuat kemacetan lalu lintas yang lumayan panjang di jalur pantura. Selain itu, truk yang digunakan sebagai panggung orasi  diparkir melintang di depan PHI yang berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Koordinator aksi, Agus Salim mengaku kecewa berat dengan kinerja PHI yang diangapnya mandul "Kita sudah menunggu 120 hari, harusnya berkas permohonan  kasasi sudah diajukan ke Mahkamah Agung, kenyata,nya belum,"katanya.
Agus juga berjanji akan mengerahkan massa lebih besar lagi dan akan melakukan pendudukan di Kantor PHI Kabupaten Gresik jika dalam kurun tiga hari PHI masih belum menunjukkan kinerjanya yang bagus.(sho)

GRESIK-Kepedulian dalam bidang keagamaan ditunjukkan oleh produsen pupuk terlengkap se-Asia Tenggara, PT Petrokimia Gresik (PKG) dengan menggelontorkan bantuan dana sebesar Rp 820 juta untuk masjid dan musholla yang berada di ring II hingga IV sekitar pabrik.
Dari jumlah tersebut, bantuan sebesar Rp. 512 juta diperuntukan bantuan fisik yang diberikan kepada 59 masjid dan 62 mushola yang secara simbolis diserahkan oleh Manager Hunmas PKG, Dupi Madya Ardiono, Rabu (23/10).
Mayoritas bantuan dikucurkan untuk wilayah Gresik dan 2 masjid serta 1 musholla diberikan untuk Kabupaten Lamongan.
Rinciannya, setiap masjid mendapatkan bantuan masing-masing Rp 5 juta. Sedangkan musholla mendapat bantuan Rp 3,5 juta.
"Bantuan ini, kami berikan untuk mendukung kegiatan keagamaan warga yang berada di ring I dan IV. untuk perbaikan maupun pengembangan sarana ibadah. Semoga bisa memakmurkan masjid dan musholla,"ujarnya.
Sebelumnya, PKG telah memberikan bantuan masjid dan mushola di kawasan ring I di sekitar perusahaan pada Bulan Ramadhan 1434 H sebesar Rp 320 juta. Dengan bantuan masjid dan mushola ini maka PKG total telah menggelontorkan dana senilai Rp 820 juta lebih untuk kegiatan keagamaan yang berada di sekitar perusahaan.
"Keberhasilan perusahaan juga tak lepas dari hubungan yang baik dengan semua pihak,"paparnya.(sho)

GRESIK-Jelang tutup akhir tahun anggaran, tampaknya para legislator seakan kejar tayang. Buktinya, mereka banyak menghabiskan waktu pergi ke luar daerah dengan berbagai agenda yang disusun. Sebab, DPRD Gresik seolah khawatir alokasi anggarannya hangus karena tidak terserap sehingga kembali dalam kas daerah yang masuk dalam Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran).
Buktinya, seluruh legislator boyongan untuk  mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di salah satu hotel di Malang selama 3 hari terhitung Senin (21/10) sampai Rabu (23/10) ini. Praktis, gedung rakyat kosong melompong  tanpa ada aktifitas.
"Kita pergi bimtek selama 3 hari,"ujar anggota DPRD Gresik, A. Kusrianto sebelum berangkat mengikuti bintek ke Malang.
Dalam pantauan, anggota dewan berangkat ke Malang tanpa disediakan bus. Mereka berangkat sendiri dengan fasilitas mobil dinas ataupun berangkat secara rombongan kecil dengan mobil pribadi.
Untuk diketahui. seluruh anggota DPRD Gresik boyongan ke salah satu hotel di Surabaya, pekan lalu. Alasannya, rapat dengan konsultan dari perguruan tinggi (PT) terkait draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) melalui usul prakarsa atau hak inisitiatif sebelum dilakukan pembahasan dalam Program Legislasi Daerah (Polegda) Tahap II Tahun 2013.Ada 4 buah  Ranperda hak inisiatif dewan melalui Komisi dan Banleg DPRD Gresik yang tersisa tetapi telah ditetapkan untuk dibahas dalam Prolegda Tahap II Tahun 2013.
Yakni Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Gresik, Ranperda tentang tentang Ketertiban Umum, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
Yang menarik, ada 1buah Ranperda hak inisiatif dewan yang dikeluarkan dalam Prolegda Tahap II Tahun 2013 yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Sebaliknya, eksekutif juga banyak mengeluarkan Ranperda yang sudah ditetapkan dalam Prolegda Tahap II tahun 2013. Yakni, Ranperda tentang Perusahaan Induk (Holding Company) BUMD Kabupaten Gresik,  Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Gresik, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Kebomas, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Cerme, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Bungah, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Manyar dan  Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Ujungpangkah.
Kemudian ranperda tersebut diganti dengan Ranperda tentang Penyertaan Modal  Perusahaan Daearah Bank Pasar, Ranperda  Perubahan atas Perda 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan, Ranperda tentang Perubahan Perda 3 Tahun 2011 tentang RPJMD 2011-2015 dan Ranperda tentang PDAM Giri Tirta.(sho) 

‪GRESIK-Diduga tak kuat menjalani ngelmu, M. Dedy Suharno (21) warga Desa Gintungan Kecamatan Kembangbau, Lamongan ditemukan sudah tak bernyawa di Sungai Manyar Kecamatan Manyar setelah tenggelam, Selasa (22/10).
Informasinya,  M.Dedy Suharno pamit pada ayahnya  bernama Rawi dengan mengatakan akan mandi di sungai Manyar Kecamatan Manyar untuk membuang ilmu yang dimiliki karena merasa tidak kuat.
"Selama ini,  korban dikenal suka mempelajari ilmu gaib,"ujar petugas menirukan penuturan Rawi.
Dengan mengendarai sepeda motor, M. Dedy Suharno  menuju ke Sungai Manyar atau lebih dikenal Gladak Manyar. Sampai di atas jembatan Gladak Manyar,  M. Dedy Suharno turun dari sepeda motor dan meleas helmnya, langsung meloncat ke sungai. Sebenarnya, beberapa orang sempat melihat M. Dedy Suharno berenang. Namun tidak lama kemudian menghilang di dalam air.
Keesokan harinya, nelayan yang melintas di Gladak Manyar geger karena menemukan mayat yang  terapung disungai berjarak sekitar 200 meter dari Gladak Manyar. Saat ditemukan, M. Dedy Suharno masih berpakaian lengkap celana jeans hitam dan kaus coklat.
Penemuan tersebut segera dilaporkan ke Polsek Manyar yang meluncur ke lokasi. Ternyata, sepeda motor dan helmnya masih utuh  diatas jembatan. Selanjutnya, Polsek Manyar  menirim ke RSUD  Ibnu Sina Gresik untuk di visum. Namun, tak ada tanda-tanda bekas penganiayaan di tubuh M. Dedy Suharno.
Kapolsek Manyar, AKP Dasuki SH kepada awak media membenarkan kejadian tersebut.(sho)

GRESIK-Perilaku istri-istri pejabat di Kabupaten Gresik yang tergabung dalam Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dinilai tak memiliki sense of crisis and sense of critis.
Sebab, masyarakat masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi mereka justru plesiran ke luar negeri (LN).
Selama 4 hari, para istri pejabat di lingkungan Pemkab Gresik dan camat tersebut menikmati keindahan Thailand.
Informasinya, TP PKK Kabupaten Gresik dan TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Gresik plesiran ke tempat pariwisata di negara berjuluk Negeri Gajah Putih tersebut. Salah satu tujuannya ke Pantai Pattaya yang termashyur itu.
Tak pelak, fakta tersebut membuat Komisi D DPRD Gresik mencak-mencak. Pasalnya, TP PKK Gresik mendapat dana bantuan dari APBD Gresik.
"Kita akan secepatnya akan memanggil untuk klarifikasi. Sebab, TP PKK Kabupaten Gresik mendapat anggaran dari APBD Gresik,"ujar Ketua Komisi D, Chumaidi Ma'un dengan nada sengit, Senin (21/10).
Ditambahkan politisi PKB tersebut, Komisi D akan mempertanyakan sumber anggaran untuk pergi ke Thailand tersebut. Selain itu, tujuan dari kegiatan yang dinilai tidak jelas.
"Informasi yang saya terima, PKK Kabupaten dan Kecamatan berangkat ke Thailand sejak Jum'at (18/10) dan kembali ke tanah air, Senin (21/10) malam ini. Beberapa camat juga ikut ke Thailand. Seluruh rombongan pejabat dan istrinya sekitar 50 orang,"tegasnya.
TP PKK Kabupaten Gresik, sambung Chumaidi Ma'un, pada APBD Gresik Tahun 2013 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.035 milyar di Pos Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui program pembinaan peran perempuan di pedesaan.
Disitu dijabarkan, anggaran untuk pembinaan PKK, DWP dan organisasi perempuan sebesar Rp. 665 juta.(sho)