Dewan Geger Anggaran 'Siluman' Nglencer ke LN
Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik merasa tidak pernah mengajukan anggaran tersebut. Selain itu, Sekretariat DPRD (Setwan) Gresik tidak memaparkannya dalam rapat program dan kegiatan bersama Banggar. Tak pelak, anggota Banggar mencak-mencak.
"Untuk siapa anggaran (kunker ke LN-res) ini. Kalau saya tahu ada anggaran itu, pasti saya mbengok. Dan saya pastikan, kalau (anggaran kunker ke LN) untuk anggota (dewan), tidak ada,"tegas anggota Banggar DPRD Gresik, Moh Syafi' AM SH dengan nada sengit, Rabu (13/11).
Dijelaskan Ketua F-PKB itu, para legislator periode 2009-2014 sudah berkomitmen tidak mengalokasikan anggaran kunker ke LN.
"Kalau DPRD Surabaya menggarkan kunker ke luar negeri, masuk akal. Karena Surabaya ada kerjasama dengan negara lain dalam program sister city,"paparnya.
Selain itu, kata Syafi' AM, tidak mudah untuk kunker ke LN. Dan semua persyaratannya sudah diatur dalam Permendagri 17 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2014. Termasuk, kunker ke LN bagi DPRD harus mendapat izin dari Mendagri.
Moh Syafi' AM tampak kaget setelah membuka APBD Gresik 2013 juga menemukan anggaran untuk kunker ke LN sebesar Rp. 200 juta.
Kendati demikian, penyerapan APBD Gresik Tahun 2013 untuk semester I, alokasi anggaran untuk kunker ke LN masih utuh.
"Kita akan meminta klarifikasi ke Setwan. Pada paripurna pendapat akhir (PA) fraksi, kita juga akan mengangkatnya. Kita minta anggaran kunker ke luar negeri di drop,"tegasnya dengan berapi-api.
Terkait alokasi anggaran untuk kunker ke LN yang sudah disediakan dalam APBD Gresik Tahun 2013, sambung Syafi' AM, penggunaanya akan ketahuan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2013.
"Sekarang kita masih belum mengetahui, apakah anggaran kunker terserap atau tetap utuh. Karena, pelaksanaan APBD Gresik belum selesai,"tukasnya.
Anggaran nglencer dewan pada tahun 2014 cukup besar yang dibungkus dalam kegiatan Pembahasan Ranperda sebesar Rp. 1.105.005.000,-. Kemudian kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (KKDD) sebesar Rp. 1.580.009.000,- ditmbah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 3.179.900.000,-. Lalu, peningkatan fungsi legislasi badan legislasi (banleg) sebesar Rp. 1.048.650.000,- dan pelaksaan tupoksi badan kehormatan (BK) sebesar Rp. 463.713.000,-.
Untuk anggaran pembahasan ranperda dari eksekutif dan inisiatif DPRD dialokasikan Rp. 5.020.568.000,- ditambah anggaran pembahasan perda perhitungan APBD dan LKPj sebesar Rp. 893.688.000,- termasuk kunker pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah (KKLD) sebesar Rp. 2.551.043.000,-lalu peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp 3.179.900.000,-. Sebab, semua kegiatan tersebut tercantum perjalanan dinas non PNS.(sho)
