Rencana Penghapusan Mobdin, Anggota Dewan Bakal Ngaplo
Pasalnya, anggota dewan tidak memiliki previllage untuk mendapatkan prioritas membeli aset berupa mobil yang bakal dihapus dari daftar inventaris aset daerah melalui pelelangan terbatas.
Sebaliknya, pimpinan dewan dan bupati-wakil bupati yang memiliki previllage untuk mengikuti pelelangan terbatas tersebut.
Hal tersebut mengacu hasil konsultasi yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Gresik ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun aturan dalam Permendagri No.17 Tahun 2007.
"Hasil konsultasi kita ke Kemendagri tentang penghapusan aset, pimpinan dewan dan bupati-wakil bupati mendapat hak previllage melalui lelang terbatas. Kalau anggota hanya ikut lelang umum kecuali bupati menentukan lain,"ujar Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim dengan nada serius, Kamis (3/10).
Dijelaskan, pimpinan DPRD Gresik melakukan konsultasi ke Kemendagri untuk mengawal rencana Pemkab Gresik mengajukan persetujuan penghapusan aset dengan payung peraturan bupati (Perbup).
"Kita minta kisi-ksinya agar Perbup tentang Penghapusan Aset, tidak salah,"tegas politisi PKB tersebut.
Kendati demikian, kata Zulfan Hasyim,eksekutif sampai saat ini masih belum mengajukan persetujuan untuk penghapusan aset.
"Belum ada permintaan persetujuan dari eksekutif untuk penghapusan aset,"pungkasnya.
Munculnya rencana penghapusan aset milik Pemkab Gresik setelah pada Perubahan Anggaran Kuangan (PAK) APBD Gresik Tahun 2013, dewan menyetujui pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk eksekutif senilai Rp. 7,3 milyar dari pengajuan sebesar Rp. 9 milyar.
Dengan catatan, aset daerah berupa mobdin yang membebani biaya pemeliharaan akan dihapus dari inventaris aset daerah. (sho)
