Dewan Nilai BPJS kurang Sosialisasi
GRESIK-Komisi D DPRD Gresik melakukan sidak terkait pelaksanaan sistem kesehatan nasional (SKN) dengan pemberlakuan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang mulai 1 Januari 2014 ini. Sebab, banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Untuk itu, rombongan Komisi D melakukan sidak ke Dinkes Gresik serta penanggungjawab operasional BPJS wilayah Kabupaten Gresik.
"Harus sosialisasi hingga ke bawah. Sebab banyak masyarakat yang tidak tahu,"tukas Wakil Ketua Komisi D, Mujib Riduan dengan nada sengit dalam sidak, Kamis (16/01).
Politisi dari F-PDIP tersebut mengingatakan kepada BPJS perwakilan operasional Kabupaten Gresik untuk menyiapkan tenaga pelayanan yang cukup dan terampil. Sebab, Komisi D tak mau mendengar ada keluhan dari masyarakat pelayanan menjadi kepesertaan BPJS bidang kesehatan yang lamban.
"Jangan sampai tenaga (BPJS Perwakilan wilayah Gresik) tidak siap ketika antusias masyarakat tinggi menjadi kepesertaan BPJS,"tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi D, Drs. Chumaidi Ma'un yang menilai ada ketidaksiapan pemberlakukan BPJS bidang kesehatan. Sebab, Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sudah lama disahkan. Kenyataanya, sosialisasinya sangat rendah sehingga masyarakat belum memahami.
"Sesuai dengan undang-undang, kenapa Kabupaten Gresik tidak ada kantor cabang. Seharusnya ada kantor cabang di Gresik. Undang-undang sudah disahkan sejak tahun 2011, semestinya sosialisasi sudah tuntas karena ada jeda waktu yang cukup. Kenyataannya, BPJS masih akan melakukan sosialisasi,"tandasnya.
Disamping itu, kata politisi dari PKB itu, Ia mengaku mendapat keluhan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh BPJS Cabang Surabaya perwakilan operasional Kabupaten Gresik. Sebab, rumah sakit swasta yang diajak bekerjasama tanpa melibatkan rumah sakit (RS) milik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Lembaga Mabarrot NU yang tersebar di Kabupaten Gresik.
"Seakan terjadi diskriminasi. Sebab, rumah sakit swasta yang bekerjasama menerima kepesertaan BPJS bidang kesehatan ada RS Muhammadiyah, RS Petrokimia Medika dan RS Semen Gresik. Mengapa rumah sakit milik NU tak diajak kerjasama,"semprotnya.
Menanggapi sorotan Komisi D yang menilai pemberlakukan BPJS bidang kesehatan kurang sosialiasasi, Titus Herdiyanto sebagai pengurus operasioanl BPJS di wilayah Kabupaten Gresik menyatakan, bahwa, pihaknya sudah melakukan sosialisasi.
"Kami sudah melakukan sosialisasi sudah melalui pejabat-pejabat di Kabupaten Gresik melalui oneweek program. Juga sudah sosialisasi kepada pensiunan. Pada polisi juga sudah kita lakukan sosialisasi. Kita juga sosialisasi melalui Apindo (Assosiasi Pengusaha Indonesia) dan HRD (human resource department) perusahaanperusahaan,"tandasnya.
Terkait RS milik NU yang tidak bekerjasama oleh BPJS untuk menerima peserta BPJS, Titus mengaku kalau pihaknya tidak mengajak untuk bekerjasama. Sebaliknya, RS swasta tersebut yang proaktif dengan menawarkan kerjasama ke BPJS.
"Kita tidak mengajak kerjasama, tapi mereka yang proaktif menawarkan kerjasama. Jadi, tidak ada diskriminasi. Kalau rumah sakit milik NU mau kerjasama, silakan saja,"katanya.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Dinkes Gresik, dr Sugeng Widodo yang mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada kepala desa (kades) di Kabupaten Gresik. Namun, ia mengakui kalau kades tidak sosialisasi secara masif ke masyarakatnya.
"Sebenarnya sudah kita sosialisasi melalui kepala desa. Tapi, tidak diteruskan sampai ke bawah,"tuturnya.
Sugeng Widodo menjelaskan, bahwa, pemberlakukan BPJS bidang kesehatan maka orang yang tidak mampu akan dibantu oleh pemerintah melalui PIB (Penerima Bantuan Iuran) sebesar Rp. 19.500 perorang setiap bulannya. Mereka akan mendapat pelayanan kesehatan gratis untuk kelas III.
"Tapi, tiga bulan pertama sejak diberlakukan BPJS bidang kesehatan, bagi pemegang kartu Akses, Jamkesmas dan Jamsostek tetap berlaku. Setelah itu, bebas memilih BPJS bidang kesehatan,"urainya.(sho)
