Legislator Magelang Ngangsu Kaweruh ke DPRD Gresik
Tamu dari luar daerah tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim bersama Ketua Komisi C, Ir Abdul Hamid, Ketua Komisi B, HM Syaikhu SE, M,Si, Ketua Komisi D, Chumaidi Ma'un dan Wakil Ketua Komisi A, Hudaifa dan SKPD terkait di gedung dewan, Selasa (19/08/204).
Dalam dialog, anggota DPRD Kabupaten Magelang Nur Cahyo menanyakan terkait pajak penerangan jalan umum (PPJU) maupun pajak daerah lainnya sebagai pendongkak PAD di Kabupaten Gresik.
Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim menjelaskan, bahwa, PPJU menyokong PAD Gresik sebesar Rp 120 miliar dari khusus PLN.
"Belum yang non PLN,"tuturnya.
Perolehan dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPhTB) di Kabupaten Gresik juga pendongkrak PAD. Ada regulasi yang dijadikan payung hukumnya.
"Petugas kami dari BPHTB langsung hunting ke notaris. Memang tak ada standarisasi (harga tanah dan bangunan). Tapi, harga di pasaran, banyak yang tidak sesuai di lapangan.
Pengenaan BPHTB dari masyarakat sesuai harga jual beli harga riil. Sampai saat ini, tidak ada gugatan pada perda kita,"ulasnya.
Ketua Komisi B, HM Syaikhu menambahkan, bahwa, PPJ menjadi pajak terfavorit Kabupaten Gresik sejak 2003.
"PLN dan DPPKAD Gresik selalu kootrdinasi. Jadi setiap bulan dapat dilihat pendapatan dari PPJ,"tandasnya.
Yamg kedua, sambung Syaikhu, BPHTB, Kemudian pendapatan dari izin mendirikan bangunan ( IMB) yang menyumbang PADf serkitar Rp 65 miliar.
" Ada jiga PBB P2 yang kita kelola, Lalu izin gangguan (HO). Seperti PT. Petrokimia Gresik (PKG) yang hutang pembayaran HO sebesar Rp 15 miliar,"paparnya.
Rombongan DPRD Kabupaten Magelang juga menanyakan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik.
Anggota DPRD Kabupaten Magelang menanyakan teknik pengelolaan pesisir dan pantai.
Selain itu, Anggota DPRD Magelang, Sofyan juga mempertanyakan dana revolving yakni bantuan untuk UMKM. Sebab, Pemkab. Magelang memberikan dana bergulir dan macet. Sehingga jadi temuan BPK.
Dedi P dari Disperindagkop dan UMKM Gresik menjelaskan, bahwa, Pemkab Gresik juga mengucurkan dana bergulir dengan menggandeng BUMD Bank Gresik sebagai bank channeling. Total dana bergulir mencapai Rp. 500 juta.
"Penagihan dilakukan terus,"paparnya.
Dengan berbagai pemaparan tersebut, rombongan DPRD Kabupaten Magelang cukup puas.(sho)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
