Pansus Penghapusan Aset KKB masih Tarik Ulur
Pasalnya, tim ahli menyarankan agar pansus DPRD Gresik melakukan konsultasi dengan BPKP Jawa Timur sebelum menuntaskan pembahasan untuk diserahkan ke pimpinan dewan dan diagendakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
"Kita masih disuruh konsultasi ke BPKP Jawa Timur,"tegas anggota Pansus Penghapusan Aset dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Ir. Siti Muafiyah Senin (03/02).
Ditambahkannya, Pansus masih melakukan pembahasan mendalam sebelum menyerahkan hasil pembahasan pada pimpinan dewan. Sebab, banyak permasalahan yang harus dituntaskan.
Misalkan, terkait draft kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset KKB tersebut, maka wajib memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
"Harus bisa dihitung, berapa PAD yang disetor ke Pemkab Gresik. Saya tidak setuju kalau sistim sewa,"tandasnya.
Termasuk, pansus tidak setuju dengan pihak ketiga yang ditetapkan sebagai calon pemenang tetapi sudah melakukan pembangunan sebelum dewan menyetujui draft kerjasama yang diajukan eksekutif.
"Draft kerjasama dengan pihak ketiga yang diajukan eksekutif harus diubah yang menguntungkan bagi Pemkab Gresik,"urainya.
Hal senada diungkapkan anggota pansus lainnya, Uman, SH yang menghendaki kerjasama dengan pihak ketiga bisa masuk dalam penyertaan modal Pemkab Gresik.
"Bisa menjadi penyertaan modal dari nilai bangunan yang dikerjasamakan,"tegasnya.
Sebagaimana diketahui eksekutif mengajukan persetujuan dewan untuk penghapusan aset 2 unit bangunan KKB yang terletak di Jl. Bunder- Kecamatan Cerme untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Namun, dewan melihat penuh kejanggalan mulai calon investor yang sudah melakukan pekerjaan pembangunan sebelum draft kerjasama disetujui oleh dewan. Bahkan, menurut salah satu sumber anggota dewan, pihak ketiga yang digandeng oleh Pemkab Gresik karena ada kedekatan dengan kekuasaan di Gresik. (sho)
