Bambang DH Tuding KPU Gagal Sosialisasi Pilgub Jatim
Realitas tersebut terungkap ketika Bambang DH blusukan dan dialog dengan pengunjung maupun pemilik warung.
Mantan Walikota Surabaya tersebut blusukan untuk minum es degan di salah satu warung di depan Lapangan Bola Desa Sidowungu Kecamatan Menganti sebelum orasi politik dalam acara Kampanye Akbar, Senin (19/08).
"Saya sudah berulangkali mengkritisi, tapi tak ada yang mem blow up. Ini( masyarakat tidak tahu adanya Pilgub-res) menunjukkan sosialisasi KPU gagal,"ujarnya seusai melakukan orasi politik dihadapan ribuan kader dan simpatisan PDIP yang memadati lapangan ditengah terik mnatahari.
Padahal, keberadaan KPU merupakan lembaga yang dibentuk karena ketidakpercayaan publlik atas penyelenggaran Pemilu sehingga harapannya lebih independen dan meningkatkan partispasi masyarakat dalam Pemilu.
Sementara dalam orasinya, Bambang DH mengkriitisi masalah pendidikan di Jawa Timur yang mahal. Termasuk di Kabupaten Gresik.
"Ini (Desa Sidowungu Kecamatan Menganti-red) perbatasan dengan Surabaya. Mengapa pendidikan di Surabaya ketika era saya memimpin gratis. Karena sesuai UUD 45, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Akhirnya saya terjemahkan dengan sekolah gratis. Tapi, di Gresik masih bayar SPP, uang gedung dan lainnya,"kata Bambang DH.
Dijelaskannya, pendidikan gratis bukan karena APBD Surabaya lebih besar daripada APBD Gresik.
" Kenyataannya, Blitar yang APBDnya lebih kecil, dapat memberlakukan pendidikan gratis.Makanya, Gubernur Jawa Timur harus ganti supaya pendidikan gratis,"tegasnya.
Ditegaskan, era pemerintahannya pendidikan di Surabaya tak ada tarikan atau pungutan . Sebab, dia memberi sanski tegas dengan mencabut izin sekolah apabila ada pungutan.
Dalam bidang kesehatan, Bambang DH juga menceritakan sengaja membangun rumah sakit BDH di Surabaya Barat, supaya pelayanan kesehatan merata. Termasuk warga msikin (gakin) di Surabaya, meskipun tak ada tercover jamkesmas akan ditanggung Pemkot Surabaya.
"Saya akan merubah strategi pembangunan. Meskipun kita sudah Merdeka 58 tahun, tetapi pembangunan tak merata khususnya di desa. Anggaran hanya ada dikota propinsi, Makanya, saya akan alokasikan anggaran sebesar Rp. 500 juta perdesa tak sampai Rp. 5 trilun,"paparnya.(sho)
