Pergunu Sinyalir Dikriminasi Bantuan PPDGS
"Karena, Dinas Pendidikan Gresik yang mengelauarkan rekomendasi guru yang menerima PPDGS. Kita ingin meminta kejelasan, mengapa realitas dibawah terjadi diskriminasi,"tutur Ketua Pergunu Gresik, Sururi S.Ag, MM dengan nada sengit, Minggu (19/05).
Awalnya, kata Sururi, guru-guru yang mengajar pada lembaga di bawah naungan LP Ma'arif Gresik dapat memaklumi apabila alokasi anggaran dalam APBD Propinsi Jatim untuk bantuan PPDGS dikurangi karena tersedot untik pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Kenyataan dilapangan sebaliknya. Justru guru yang mengajar diluar lembaga pendidikan dibawah naungan LP Ma'arif Gresik, mendapat jatah lebih besar dari tahun sebelumnya.
"Makanya, kita kirim surat ke pimpinan dewan agar segera dilakukan hearing dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait,"tegasnya.
Ditambahkan Sururi, kalau hearing sudah dilaksanakan, bakal terbuka jelas letak kesalahannya. Termasuk, dapat diketahui kriteria bagi guru yang layak mendapatkan PPDGS.
"Kita sudah konfirmasi ke UPT maupun Disdik Gresik. Tapi, mereka beralasan masalah PPDGS menjadi kewenangan Propinsi Jawa Timur,"tandasnya.
Pergunu Gresik juga menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Gresik yang disinyalir penuh rekayasa sehingga terjadi jual beli bangku koosng. Sebab, waktu pengumumannya lebih lambat dibanding Surabaya maupun Sidoarjo.
Akhirnya, siswa dari Gresik juga mendaftar di daerah tersebut.
"Ketika mereka diterima di sekolah luar kota, bangku yang kosong dijadikan ajang jual beli. Kita juga minta Disdik Gresik tidak menambah pagu dan wakti pengumuman penerimaan harus sama,"pungkasnya.(sho)
