Dewan Minta Penertiban Atribut Kampanye Tak Tebang Pilih
Sebab, banyak keluhan dan pengaduan yang masuk ke dewan terkait penertiban alat peraga kampanye caleg dan parpol yang dinilai tebang pilih.
Untuk itu, Komisi A DPRD Gresik mengundang hearing Panwaslu Gresik, KPU Kabupaten Gresik, Satpol. PP Gresik, Camat Gresik dan Manyar di gedung dewan, Rabu (08/01).
"Jangan sampai karena caleg dari parpolnya penguasa di Gresik, lalu tidak ditertibkan meskipun melanggar aturan. Sedangkan caleg dari parpol yang bukan penguasa ditertibkan,"ujar Ketua Komisi A, Jumanto dengan nada tinggi,.
Apalagi, sambung politisi dari PDIP itu, pada APBD Gresik Tahun 2014 sudah dianggarkan biaya operasional untuk penertiban bagi Satpol PP Gresik.
"Kalau memang anggarannya tidak cukup untuk penertiban seluruh kabupaten, cukup diwilayah kecamatan yang terjangkau saja. Tapi penertiban harus adil. Jangan memaksa masuk ke wilayah kecamatan, tapi penertibannya tebang pilih dengan alasan anggaran tak cukup. Panwaslu, umumkan nama caleg yang paling banyak melakukan pelanggaran,"pintanya.
Sorotan tajam diberikan anggota Komisi A, Drs Mubin terkait zona pemasangan alat peraga kampanye di tingkat RT atau RW.
"Zona RT dan RW, banyak gesekan.
Kalau memasang (alat peraga) harus ijin perangkat RT atau RW. Kalau perangkat berpihak ke salah satu calon, maka caleg yang lain tidak bisa masuk,"tegasnya.
Ditambahkannya, kalau perangkat RT/RW tidak mengerti aturan, maka bisa kena kasus hukum sendiri. Realitas tersebut terjadi di masyarakat bawah.
"Supaya disosialisasikan hingga ke bawah. Jangan sampai terjadi gesekan,"urainya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Gresik M. Sidik Notonegoro menyatakan, bahwa, pihaknya selalu mendampingi hingga tingkat kecamatan ketika dilakukan penertiban.
"Memang, banyak terjadi pelanggaran. Caleg untuk DPR RI dari Partai Golkar, Eni S Maulani yang paling banyak pelanggaran,"tegasnya menjawab pertanyaan dari Ketua Komisi A, Jumanto.
Sedangkan Kasatpol PP Darmawan menyatakan, bahwa, pihaknya masih belum bisa menghitung kebutuhan biaya operasional untuk penertiban alat peraga kampanye di luar ruangan tersebut.
"Terkait anggaran, kami belum bisa menghitung. Meskipun pada 2013 lalu, kita agak sambat juga.Selama ada BBM (bahan bakar minyak) untuk kendaraan operasional, kita jalan melakukan penertiban,"tegasnya.(sho)
