Perusahaan Mengeluh Dana Partisipasi Job Fair Disnaker
"Kita banyak mendapat keluhan dari perusahaan yang diminta dana partisipasi untuk Job Fair Disnaker 2013. Mereka dipaksa memberi sumbangan minimal Rp. 6 juta,"ujar Ketua Komisi D, Drs. Chumaidi Ma'un dengan nada sengit, Jum'at (27/9).
Padahal, pada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Gresik Tahun 2013, sambung politisi dari F-PKB tersebut, pihaknya selaku mitra kerja Disnaker Gresik sudah memberikan tambahan anggaran. Sehingga, total anggaran mencapai Rp. 1,5 milyar.
" Awalnya, anggaran di Disnaker sekitar Rp. 600 juta. Dalam PAK mengajukan usulan tambahan sekitar Rp. 350 juta. Setelah dihitung lagi masih kurang sehingga kita tambah sekitar Rp. 800 juta sehingga menjadi Rp. 1,5 milyar. Kita menyetujui tetapi wanti-wanti supaya tidak meminta dana lagi ke perusahaan. Janjinya tidak akan membebankan perusahaan. Kenyataannya minta ke perusahaan minimal Rp. 6 juta. Lalu dibawa kemana uangnya. Padahal terop hanya 2 unit,"papar Chumaidi Ma'un dengan panjang lebar.
Sebelumnya, Ketua Konfederasi SPSI Kabupaten Gresik Suyanto, SH kepada wartawan menyatakan, bahwa, lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan peserta Job Fair masa kerjanya hanya 3-6 bulan untuk kerjaan non tehnis. Sedangkan lowongan yang tenaga tehnis dilakukan sendiri internal perusahaan, tidak ditawarkan di Job Fair.
"Dengan pola kerja musiman atau kontrak, maka akan menambah konflik baru antara pekerja dengan perusahaan. Apalagi, sekarang ini ada modus perusahaan yang mempekerjakan dalam masa tertentu. Tujuannya menghindari persoalan perusaha," beber Suyanto.
Dia memberikan contoh yang dilakukan manajemen PT Alam Karunia Segar (KAS) dengan produksi Mie Sedaap. Menurutnya, manajemen KAS setiap bulannya menerima ratusan karyawan. Itupun dilakukan oleh empat perusahaan pengerah jasa tenaga kerja di luar Gresik. Sedangkan yang dimasukkan ke Job Fair hanya kecil dari kebutuhan.
"Di Gresik ada modus baru yaitu mempekerjakan karyawan dalam kurun waktu tertentu, untuk menghindari tanggubgjawab yang menjadi beban perusahaan. Akibatnya, ada potensi konflik baru," ujarnya.
Seharusnya, lanjut Suyanto, Disnaker Gresik memberlakukan ketentuan UU Ketenagakerjaan. Diantaranya meminta laporan data ketenaga-kerjaan di setiap perusahaan. Sehingga dapat diketahui lowongan pekerjaan yang dibutuhkan setiap tahunnya. Juga tindak semua perusahaan outsorcing yang selalu menimbulkan konflik baru.
"Jangan hanya Job Fair, tapi konflik hubungan industrail (HI) dibiarkan. Apalagi, kegiatan Job Fair hanya diikuti 43 perusahaan dari total 1.600 yang ada. Selain itu, tingkat pengangguran juga masih tinggi diangka 27 ribu usia produktig,"urainya.
Sementara Kepala Disnaker Gresik Mulyanto kepada wartawan mengakui tingkat pengangguran di Gresik masih 6,4 persen atau sekitar 27 ribu. Namun, pihaknya menolak bila Job Fair hanya menambah konflik HI baru. Karena hampir semua lowongan yang ditawarkan untuk lokasi Gresik dan seimbang antara non tehnis dan tehnis.
"Makanya Pak Bupati minta acara ini dilanjuhkan. Bila perlu tahun depan minimalmdiikuyi 100 perusahaan," tukasnya.(sho)
